Advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka Ke Pemerintah Daerah

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022, menjadi salah satu strategi dalam rangka pemulihan dan transformasi pembelajaran untuk mengatasi penurunan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Implementasi Kurikulum Merdeka terdiri dari 3 kategori yaitu

(1). Mandiri Belajar;

(2) Mandiri Berubah; dan

(3). Mandiri Berbagi.

Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka kategori Mandiri belajar yaitu satuan pendidikan yang menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Misalnya, menerapkan sebagai ko-kurikuler dengan konsekuensi menambah waktu belajar peserta didik, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, dan/atau mengajarkan mata pelajaran sesuai Kurikulum Merdeka.

Dalam rangka mendukung satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka, BPMP Provinsi Sulawesi Barat membantu dan mengawal Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri melalui berbagai program strategis, antara lain dengan melalui 6 (enam) dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), yaitu:

(1) Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM);

(2) Seri Webinar;

(3) Komunitas Belajar;

(4) Narasumber berbagi Praktik Baik;

(5) Mitra Pembangunan;

(6) Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk);

serta melalui dukungan program strategis pemulihan pembelajaran.

Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kadang-kadang masih terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman sebagai akibat dari kesalahan persepsi baik konsep maupun Implementasi Kurikulum Merdeka dan lainnya. Menyikapi permasalahan tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat (BPMP) menyelenggarakan kegiatan advokasi Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada pemerintah daerah.

Kegiatan Advokasi Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan di beberapa tempat di provinsi dan kabupaten/Kota yang dihadiri oleh tim PMO/yang menangani IKM dan perwakilan pengawas. Diharapkan pelaksanaan advokasi terhadap pemerintah daerah tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di daerah.